mengambil makna dalam setiap peristiwa…

Era demokrasi setelah reformasi 12 tahun yang lalu melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Sistem ini merupakan perubahan dari structural effisiensy model menjadi local democrazy model. Inti dari desentralisasi atau otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada masyarakat, bukan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini masyarakat harusnya berperan sebagai subjek bukan objek. Hal inilah yang mesti dipahami oleh elit lokal sehingga mereka tidak menutup diri atas partisipasi masyarakat.

 Otonomi daerah yang diikuti dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung berusaha mendekatkan kepada kedaulatan rakyat melalui sistem pemilihan secara langsung. Banyak harapan yang ditumpukan oleh masyarakat atas sistem baru ini yang diharapkan betul-betul akan lebih representatif, melahirkan pemimpin pro rakyat dan juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi nampaknya harapan masyarakat itu seakan hanyalah harapan dan impian belaka. Setelah lebih dari 10 tahun berlangsung, pemimpin hasil pemilihan yang dihasilkan dari sistem pemilihan langsung masih jauh dari harapan. Alih-alih membawa kepada kesejahteraan masyarakat, para kepala daerah justru banyak yang terjebak pada tindak pidana korupsi serta bekerja jauh dari harapan masyarakat. Tidak banyak perubahan yang dihasilkan oleh para kepala daerah tersebut. Pola kerja lebih bersifat seremonial dan tertulari pola kepemimpinan pencitraan yang memang sedang menjadi tren perpolitikan kita. Ada yang lebih ekstrem dengan menyebut para kepala daerah tersebut merupakan raja-raja kecil di daerah yang memang memiliki legitimasi yng cukup besar. Mungkin benar juga karena mereka pun berusaha membangun dinasti politik dengan memaksakan keuarganya untuk masuk dalam lingkaran politik dengan modal yang besar, tanpa melihat kapasitasnya serta kewenagan yang besar sehingga berpotensi korup.

Data Ko­mi­te Pe­nye­li­dik­an Pem­be­ran­tas­an Ko­rup­si Ko­lu­si dan Ne­po­tis­me (KP2KKN) Ja­teng yang dirilis  Rabu 26/1 di Semarang menyebutkan bahwa  ke­pa­la dae­rah yang tersangkut korupsi  yak­ni Bu­pa­ti Ba­tang, Bam­bang Bin­to­ro, ter­sang­ka ka­sus du­ga­an da­na APBD 2004 se­ni­lai Rp 796 ju­ta; Bu­pa­ti Pa­ti, Ta­si­man, ter­sang­ka du­ga­an ko­rup­si APBD 2003 se­ni­lai Rp 1,9 mi­li­ar; Bu­pa­ti Rem­bang, M Sa­lim, ter­sang­ka ka­sus du­ga­an ko­rup­si pe­nyim­pang­an pe­nyer­ta­an mo­dal PT Rem­bang Bang­kit Se­jah­te­ra Ja­ya da­ri APBD 2006 dan 2007 se­ni­lai Rp 5,2 mi­li­ar dan Bu­pa­ti Te­gal, Agus Ri­yan­to yang ter­sang­kut ka­sus du­ga­an ko­rup­si pem­ba­ngun­an Ja­lan Ling­kar Ko­ta Sla­wi (Ja­ling­kos) se­ni­lai Rp 3,9 mi­li­ar. Ka­sus ko­rup­si ju­ga men­je­rat Bu­pa­ti Bre­bes (non­ak­tif), In­dra Ku­su­ma; man­tan Bu­pa­ti Bo­yol­ali, Dja­ka Sri­jan­ta, yang men­ja­di ter­sang­ka du­ga­an ko­rup­si APBD per­ubah­an 2003 dan APBD 2004 de­ngan jum­lah ke­ru­gi­an ke­uang­an ne­ga­ra Rp 8,7 mi­li­ar. (Tempointeraktif,27/1)

Masyarakat menjadi jenuh dengan perilaku elit politik kita. Meskipun sebagian masyarakat sendiri secara tidak sadar juga telah berperan aktif “memaksa “ para kepala daerah tersebut untuk terjebak perilaku korup. Ketika para calon kepala daerah mencalonkan diri, masyarakat akan selalu lebih berorintasi kepada materi yang diberikan dalam bentuk kaos, sumbangan, ataupun uang  dari pada program, visi maupun rekam jejak calon kandidat. Hal ini tidak terlepas daripada kondisi ekonomi masyarakat kita yang belum siap menerima sistem demokrasi langsung, disamping pendidikan politik yang sangat minim.

Partai sebagai salah satu lembaga yang memberikan pendidikan politik sangat minim dalam melakukan pendidikan politik dan juga dalam upaya membentuk kader partai yang berkualitas. Hal ini tak lepas juga dari pada kondisi partai politik yang saat ini lebih banyak dikuasai pengusaha sehingga pola kepemimpinanya pun akan lebih tertutup dan oligarki. Pendidkan politik lewat partai politik sangat rendah dan kurang manyentuh level bawah

Pendidikan politik juga minim dikalangan masyarakat sipil. Hal ini karena masyarakat sendiri memaknai politik sebagai sesuatu yang kotor, penuh konspirasi dan hanya saling mencerca dan menyerang antara kelompok masyarakat dalam rangka mendapatkan kekuasaan.. Pemahaman ini menyebabkan sebagian kelompok masyarakat kita menjadi apatis dan masa bodoh. Masyarakat tidak pernah memahami bahwa mereka juga punya hak atas upaya kontrol terhadap jalannya pemerintahan.  Minimnya pendidkan politik ini meyebabkan kontrol dan partisipasi masyarakat sangat rendah, padahal dalam demokrasi control dan partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan  pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Minat generasi muda dan pengetahuannya akan pemerintahan justru semakin mengalami penurunan. Jumlah mahasiswa yang meminiati dunia organisasi dan pergerakan semakin menurun. Mereka lebih suka nongkrong di mall dan apatis atas kondisi yang ada. Ditambah perilaku elit yang menjenuhkan membuat keyakinan sebagaian generasi muda bahwa berpolitik adalah sesuatu yang kotor dan penuh intrik. Fenomena CPNS yang tidak hafal lagu nasional menunjukkan semakin minimnya acara  bernuansa kebangsaan yang diikuti generasi muda kita.

Inilah kelemahan demokrasi kita. Meskipun pemerintah telah menerapkan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik, apalah artinya jikalau kesadaran masyarakat kita untuk berpartisipasi masih rendah . Demokrasi partisipatif masih jauh dari harapan.  Masyarakat yang apatis menjadikan penguasa bertindak tanpa kontrol. Jikalau hal ini tidak segera mengalami perubahan sepertinya situasi perpolitikan yang pro rakyat sebagaimana yang dikonsep Aristotels masih akan jauh dari harapan.

Oleh :   Daryono

Mahasiswa Prodi ilmu komunikasi / Kader GMNI Kota Surakarta

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Perda kontroversial dikeluarkan oleh DPRD Karanganyar yaitu perda no 2 tahun 2010. Perda tersebut berisi tentang larangan beroperasional  selep keliling/rice mill di wilayah kabupaten Karanganyar. Hal ini menuai protes dari kalangan pelaku selep keliling/rice mill dengan mendatangi gedung dewan( solopos/6-1-2011). Mereka meminta perda tersebut dicabut/direvisi karena dengan memberlakukan perda tersebut secara tidak lansung sama saja mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan.

Pemerintah daerah selaku pembuat draft perda dan juga kalangan DPRD Karanganyar tetap pada pendiriannya untuk tetap memberlakukan perda tersebut(Solopos/15-1-2011). Solusi yang diberikan Bupati  hanyalah menyarankan agar pemilik selep keliling untuk membentuk kelompok usaha bersama (KUB) yang akan diberikan bantuan permodalan. Kita menghargai solusiyang ditawarkan oleh Bupati. Akan tetapi solusi yang ditawarkan belum menyentuh substansi persoalan yang ada. Apakah dengan diberi permodalan mereka akan mampu membuka usaha baru..??. Karena untuk membuak usaha baru selain modal juga diperlukan keahlian.

Jiakalu kita melihat tanggapan masyarakat sebagai mana yang dikemukakan dalam kring solopos, bahwasanya mereka terbantu akan adanya selep keliling. Hali ini cukup realistis, bayangkan saja jika petani yang ingin menggilingkan gabahnya  sekitar 5 -10 karung akan kesulitan jika harus mengantarnya ke penggilingan padi dengan sepeda motor. Jikalau menggunakan jasa angkutan mobil maka akan menambah biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini biasanya mereka memilih  menunggu selep keliling yang lewat.

Pemerintah dan kalangan DPRD seharusnya berada pada posisi tengah antara pengusaha rice mill dan juga pelaku  selep keliling. Masalah ini tak lepas dari persaingan usaha dimana pengusaha rice mill yang berijin merasa pasar mereka terkurangi akibat beroperasinya  rice mil keliling yang pengoperasionalannya tidak memerlukan ijin.

Melarang selep kelilng beroperasi sama saja melarang PKL berjualan. Dalam hal ini pemerintah sama saja menutup lapangan kerja masyarakat ditengah kesulitan masyarakat mendapatkan lapangan kerja. Pemerintahnya nampaknya  tidak mau tahu dengan sikapnya yang tidak akan merevisi perda tersebut. Pola komunikasi pemerintah lebih bersifat  top down dan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat kecil. Hal inilah yang mesti kita minimalisir di era pemerintahan yang katanya demokratis dan mengedepankan partisipasi masyrakat.

Kenapa pemerintah tidak mencoba mencari  jalan tengah, dengan meminta kepada pelaku selep keliling untuk tetap beroperasi dengan syarat harus memiliki ijin. Tentang besarnya ijin bisa dibicarakan bersama. Dan bisa juga disamping harus berijin, pelaku selep keliling diharuskan membayar retribusi /pajak tahunan. Adanya retribusi /pajak tahunan ini akan menbuat pelaku rice mill keliling membebanan pajak /retribusi pada konsumen dengan menaikkan tarif menggiing pagi. Sehingga harga ongkos selep di selep keliling akan sedikit lebih mahal dibanding onkos selep di rice mill yang menetap. Otomatis konsumen tinggal memilih kemana dia akan menggiligkan padinya. Sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan menghasilkan win-win solution bagi semua pihak.

Jiakalu pemerintah mampu menerapkan hal ini maka secara tidak langsung pemerintah telah melindungi usaha kecil dan menggerakkan ekonomi riil tetap berjalan. Tidak menutup kemungkinan hal ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain yang belum mennerapkan perda tentang selep keliling, sehingga bisa menjadi referensi pemberlakuan perda serupa. Khusunya di kabupaten yang berbasis pertanian seperti Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dimana masalah seperti ini pasti akan dialami cepat atau lambat. Semoga pemerintah tidak arogan dan berpihak kepada wong cilik.

Oleh : Daryono

Mahasiwa Program Studi  Ilmu Komunikasi

Universitas Slamet Riyadi  Surakarta

Laporan khusus oleh harian Solopos (24/1) tentang kinerja PNS yang miskin kerjaan memang bukan suatu hal yang mengejutkan akan tetapi menjadi suatu yang menarik ketika hal tersebut diangkat oleh media. Kinerja PNS yang kurang optimal sudah menjadi suatu rahasia umum di masyarakat kita. Hal ini terlihat dari proses birokrasi yang yang panjang dan berbelit-belit. Tidak jarang pelayanan publik yang tidak memuaskan bahkan terkadang diwarnai adanya pungutan liar.

Ironisnya dengan beban kerja dan jam kerja yang pendek pemerintah memberikan angin segar kepada PNS dengan kenaikan gaji sebesar 10% ditahun 2011. Pemerintah memberikan kenaikan gaji secara bertahap dan juga gaji ke-13. Di masa pemerintahan presiden SBY, . setelah menaikkan gaji dan tunjangan guru lewat sertifikasi pemerintah juga memberikan remunerasi kepada TNI dan Polri. Kita berharap kebijakan tersebut benar-benar karena keinginan pemerintah meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan karena alasan politis (mengingat jumlah TNI/Polri, Guru dan  PNS ynag cukup besar). Tidak ada yang salah juga dengan kebijakan kenaikan gaji tersebut, hanya saja akan menjadi masalah ketika porsinya jauh berbeda dengan gaji di bidang lain sehingga berpotensi terjadi kecemburuan sosial dan juga dapat menyebabkan timbulnya kelas baru dalam masyarakat itu sendiri.

Akibat kenaikan gaji yang ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah kelabakan karena hamper 70% APBD tersedot untuk menggaji PNS. Hal ini karena prosentase kenaikan gaji tidak seimbang dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan 30% anggaran APBD tentunya pemerintah daerah tidak mampu berbuat banyak. Semakin sedikit alokasi anggaran untuk pembangunan. Pembangunan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Akan tetapi dengan kondisi yang sudah sedemikian rupa pemerintah daerah tetap saja membuka penerimaan CPNS di setiap tahunnya.

Dengan kenaikan gaji dan tunjangan, beban kerja dan jam kerja PNS sangat jauh dibanding beban kerja dan jam kerja di sektor swasta. Dengan gaji yang sama atau justru mengkin dibawahnya, pegawai swasta harus bekerja pukul 08.00 – pukul 16.00/17.00 atau sekitar 8 jam setiap harinya. Itupun terkadang masih harus lembur karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sedangkan PNS yang seharusnya pukul 07.00 – pukul 13.30, akan tetapi dalam prakteknya  masuk pukul 07.30 dan banyak yang pukul 13.00 sudah meninggalkan kantor. Apalagi di hari Jumat dan Sabtu yang dianggap hari pendek lebih tidak efisien lagi. Lebih parah adalah para buruh kita yang upahnya berdasarkan UMR atau besarnya sekitar 1/3 dari gaji PNS. Dengan beban yang cukup berat ditambah system shift masuk malam dan juga system outsourcing yang sangat merugikan pekerja.

Enaknya bekerja sebagai PNS menjadikan bidang ini selalu diimpikan masyarakat. Ini tak lepas dari gaji dan juga status primordial yang melekat dalam profesi PNS itu sendiri. PNS seakan membentuk kelas sendiri. Kelas priyayi yang merupakan bagian budaya yang ditanamkan warisan kolonial. Karenanya ketika dibuka penerimaan CPNS, ribuan pelamar mendaftar dari ratusan formasi yang ada. Hal ini menjadikan peneriman CPNS rentan jual beli kursi CPNS itu sendiri. Para sarjana kita menjadi bermindset untuk menjadi PNS. Inilah salah satu yang menyebabkan bangsa kita tertinggal karena para sarjana kita belum berpikir produktif, belum berpikir entrepreneur, inovatif dan kreatif. Para sarjana kita hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan kesempatan kerja terutama PNS.

Kita berharap pemerintah  membuat kebijakan tentang penggajian yang proporsional di setiap bidang pekerjaan sesuai skill, beban kerja dan jam kerja. Sektor UMKM, pertanian, buruh belum menjadi sektor yang nyaman. Dengan porsi ynag seimbang diharapkan tidak terjadinya gap sosial di masyarakat. Dengan porsi yang sama pula masyarakat mampu leluasa meilih bidang pekerjaan yang diminatinya.

Tidak seharusnya APBD yang mana berasal dari uang rakyat jutru “habis” untuk menggaji birokkratnya. Jangan sampai masyarakat tidak merasa akan hadirnya pemerintah di kehidupan bermasyarakat mereka karena tidak merasakan adanya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. APBD bukanlah uang subsidi untuk PNS, ditengah upaya pemerintah pusat mencabut berbagai macam subsidi untuk rakyat.

Kita tidak cemburu dengan porsi yang diterima PNS, guru, TNI / Polri tetapi kita menginginkan supaya porsi kesejahteraan yang besar tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja ditandai output yang jelas. Diikuti pula dengan menurunnya perilaku korup birokrasi kita. Oleh karenanya pemetaan kebutuhan PNS sesuai beban kerja dimasing-masing SKPD mesti dilakukan sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Dengan pemetaan yang baik kebutuhan PNS juga tidak terlalu besar sehingga tidak membebani APBD. Peningkatan kinerja diharapka fungsi PNS sebagai civil servent benar-benar terwujud. Itu harus kita lakukan jikalau kita ingin berlari mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain. Ayo berbenahlah…

Berbicara tentang karanganyar agak susah juga menjelaskannya dalam kata-kata.  Saat penulis sedang chating dengan temen di luar kota trus dia tanya” gimana kabar Karanganyar”. Karena bingung jawabnya ya paling-paling aku jawab tentram sesuai namanya. Ya memang begitu di Karanganyar itu nggak seperti daerah lain yang sering bergejolak semisal Sragen yang bupatinya sering didemo biar cepet turun atau masih banyak isu-isu lain yang negatif seperti cpns yang tidak fair dan kental money politik. Kehidupan politik di Karanaganyar relatif lebih “tentram”, ada sih persoalan-persoalan kecil tetapi semuany bisa diselesaikan secara baik-baik. Penulis agak bingung juag ini kemajuan atau kemunduran. Mungkin karena di Karanganyar kalau menurut penulis kurang dinamis sehingga kegiatan politik lebih bersifat statis.

Dalam kancah nasional banyak ” orang-orang  besar” yang berasal dari Karanganyar diantaranya ada mantan KSAL Laks Indroko, ada juga yang jadi menteri di era presiden Soeharto yaitu Pak Soedomo, ada pula yang menjabat sebagai wakil ketua MPR sekarang yaitu Hajriyanto Y tohari. Masih banyak orang-orang hebat lainnya yang menduduki posisi penting yang tidak dapat kita sebutkan di sini. Tentunya banyaknya orang besar yang lahir dari Karanganyar setidaknya menjadi spirit bagi warga Karanganyar untuk terus berkarya dan bekerja sebaik mungkin.

Beberapa waktu yang lalu ketika penulis berkesempatan berdiskusi dengan pak Hajriyanto beliau mengatakan sudah ada upaya dengan mengontak orang-orang Karanganyar yang telah jadi untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan Karanganyar namun terkendala belum adanya yang menjembatani antara pemerintah daerah dengan mereka. Pak Hajri mengharapkan ada mediotar yang memang kredibel, bebas kolutif serta benar-benar berbuat untuk kemajuan Karanganyar.

Menurut hemat penulis pembangunan di Karanganyar harus mesti ditingkatkan lagi. Kita tahu wilayah Karanganyar sebagian besar adalah pedesaan, kiat lihat saat ini didesa-desa anak mudanya banyak yang pergi merantau, sehingga desa kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Begitupun anak-anak muda keluaran perguruan tinggi berkualitas (UNS,UGM,ITB dsb)  banyak yang memilih bekerja di luar Karanganyar. Hal ini karena bekerja di Karanganyar tidak terlalu memberikan harapan mereka hanya mau bekerja kalau diterima sebagai PNS. Ketika diterima sebagai PNS pun mereka kurang memiliki jiwa pemikir dan organosasi. Dalam hal ini kita amat perlu anak muda yang mau berpikir untuk karanganyar dan berkarya nyata tentunya dengan dukungan pemerintah dan legislatif.

Sebenarnya dukungan pemerintah sudah terlihat dengan adanya penganggaran untuk desa dengan adanya  Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencapai 100 jt per tahun. Hali ini mestinya diikuti dengan kualitas SDM yang betul-betul mampu untuk mengelola dana tsb.  Sehingga program-program yang dibiayai  betul-betul memiliki efek nyata terhadap peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat  maupun infrstruktur sebagai penunjang kehidupan ekonomi.

Harapan penulis kedepan para lulusan dari karanganyar mau mengembangkan ilmunya di Karanganyar dan berbuat nyata untuk kemajuan Karanganyar. Amin.

Mendengar kata politik, anak muda sekarang seakan sinis, apatis dan manganggap politik itu kotor. Dalam berbagai kesempatan yang penulis alami ketika ingin bergabung dalam komunitas tertentu terkadang ada syarat tidak boleh ikut dalam suatu partai politik. Kadang aneh juga seakan ada diskriminas..kenapa hanya politik. kok gak ada larangan untuk yang suka musik atau bidang lainnya. Agak aneh juga, mungkin yang punya komunitas takut kali ya komunitasnya nanti dibawa keranah politik,ha7.
Sebenarnya politik tidaklah sekotor yang mereka katakan. memang karena banyaknya kasus-kasus yang diekspos oleh media yang melibatkan aktor-aktor politik sehingga terkesan politik itu sesuatu yang kotor dan penuh konspirasi.
Sebenarnya politik adalah suatu jalan/pemikiran yang didalamnya untuk mengatur/menciptakan sistem kehidupan kemasyarakatan yang ideal melalui pola sistemik. menurut hemat penulis dalam politik dibutuhkan kemampuan/skill kepemimpinan yang mumpuni. Seorang pemimpin tanpa skil yang memadai ketika ia memimpin tak akan memiliki terobosan yang kreatif untuk mengantar yang dipimpin menjadi sejahtera. memang benar kesejahteraan ditentukan oleh pribadi masing2, tapi hal itu tidaklah sepenuhnya mutlak. Ada hal-hal tertentu seperti regulasi dan kondisi perekonomian yang kesemuanya itu dihasilkan oleh aktor-aktor politik. tentunya kita berharap mereka yang terjun kedunia politik adalah mereka yang benar-benar punya skill dan kemampuan dalam memimpin. Sehingga kehidupan politik tidaklah penuh dengan praktik kotor dan manipulatif. Siapakah yang akan mengisi kehidupan politik jikalau anak-anak muda yang berkompeten justru berpaling dari dunia politik..???!!